TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN HAK KEUANGAN BUPATI (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

February 16, 2016

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN HAK KEUANGAN BUPATI (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN HAK KEUANGAN BUPATI

(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

Bupati mempunyai tugas:

1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

2. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

3. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

4. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. mengusulkan pengangkatan Wakil Bupati; dan

6. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas lain yang melekat dalam jabatan Bupati :

1. Ketua FORKOPIMDA Kabupaten (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

2. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. (Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)

3. Ketua KOMINDA (Komunitas Intelijen Daerah) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

Bupati berwenang:

1. mengajukan rancangan Perda;

2. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

3. menetapkan Perkada dan Keputusan Bupati;

4. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;

5. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Bupati meliputi:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. mengembangkan kehidupan demokrasi;

4. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

5. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;

6. melaksanakan program strategis nasional; dan

7. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.

Larangan bagi Bupati :

1. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun;

4. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan daerah yang dipimpin;

5. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;

6. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan ;

7. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;

8. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

9. melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri; dan

10. meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) Hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin gubernur.

Kedudukan Keuangan Bupati (Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) :

1. Bupati diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.

2. Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang- undangan.

3. Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.

4. Bupati disediakan sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.

5. Apabila Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang- barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

6. Bupati disediakan sebuah kendaraan dinas.

7. Apabila Bupati berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

8. Untuk pelaksanaan tugas- tugas kepada Bupati disediakan:

a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati;

b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Bupati;

c. biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang- barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang- barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati;

d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati;

e. biaya pemeliharaan kesehatan melalui BPJS bagi Bupati beserta anggota keluarga;

f. biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati;

g. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati berikut atributnya;

h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati.

Besaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati mengacu pada Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 090/1/DPPKA-2016, tanggal 4 Januari 2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar.

TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN HAK KEUANGAN WAKIL BUPATI

(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

Wakil Bupati mempunyai tugas:

a. membantu Bupati dalam:

1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;

3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan Nagari;

b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;

c. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana diatas, wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas wakil bupati bertanggung jawab kepada Bupati.

Tugas lain yang melekat dalam jabatan Wakil Bupati :

1. Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK).

2. Penanggung jawab Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kabupaten (Permendagri Nomor 13 Tahun 2010)

Kewajiban Wakil Bupati meliputi: